REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penggratisan tiket masuk Pantai Ancol dinilai tidak realistis. Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Jaya Ancol Paul Tehusijarana menyebut, pembebasan biaya tiket masuk itu akan menurunkan pemasukan secara signifikan.

Dia mengatakan, rencana pemberlakuan tarif progresif diperkirakan masih belum bisa menutupi biaya operasional perusahaan maupun perawatan dan lainnya. "(Tarif parkir progresif) tetap tidak mungkin untuk meng-cover cost-nya Ancol," kata dia di Jakarta, Kamis (12/10).

Paul mengatakan, banyak aspek yang harus dikaji secara mendalam. Salah satunya adalah masalah keuangan yang bisa berimplikasi pada aspek hukum. Sebagai perusahaan terbuka, Ancol harus melihat rambu-rambu yang ada. Meski Pemprov DKI memiliki 72 persen saham, bukan berarti pemilik saham sisanya diabaikan. "Sebagai perusahaan terbuka, kita juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas," ujar dia.

Paul membantah dikatakan tidak setuju jika masuk Ancol digratiskan. Yang perlu dipikirkan, menurut dia, adalah dampak dari penggratisan tersebut terhadap keuangan perusahaan. Artinya, kata dia, semua harus melalui pertimbangan yang matang. "Kalau dampak keuangan membuat kinerja jadi jelek, kan berarti kita harus sampaikan lewat RUPS (rapat umum pemegang saham) dan sebagainya," katanya.

Djarot sebelumnya melontarkan rencana menggratiskan tiket masuk ke Pantai Ancol mulai 14 Oktober. Penggratisan ini diimbangi dengan skema lain yakni pemberlakuan tarif parkir progresif. Selain itu, tarif diberlakukan untuk setiap yang akan masuk wahana-wahana permainan yang ada di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika