REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stok beras medium di pasar di Jakarta, berkurang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan menggelontorkan 75 ribu ton beras medium untuk operasi pasar. Ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan beras medium di Jakarta.
Operasi Pasar akan digelar mulai Oktober 2017 hingga Maret 2018. Pada OP pertama Selasa (10/10), sebanyak 130 ton dikeluarkan Badan Urusuan Logistik (Bulog) di Pasar Induk Beras Cipinang. Adapun harga eceran tertinggi (HET) untuk beras OP sebesar Rp 8.100 per kilogram (kg).
Untuk diketahui, beras yang digunakan merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog. Saat ini CBP berada di angka 289 ribu ton.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini, stok PIBC sangat baik yakni 53 ribu ton. Angka tersebut berada jauh dari stok minimum sebesar 53 ribu ton. "Tapi beraa medium kita akui sedikit berkurang sehingga melalui Walikota Djarot meminta bantuan pengadaan beras medium," katanya saat ditemui di PIBC, Selasa (10/10).
Selain PT Food Station Tjipinang Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di Iingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyaluran ini juga bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) DKI Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, Arief mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dinas Usaha Mikro Kecii dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta serta Satgas Pangan untuk pengawasannya.
Menurutnya, selaku pengelola tunggal PIBC, PT Food Station merasa perlu untuk meiakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan OP tahun ini. "OP ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjaga stabilitas baik stok maupun harga komoditi bahan pokok khususnya beras," ujar dia.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pengendalian harga di Jakarta perlu dilakukan mengingat Jakarta menjadi acuan nasional. Untuk itu, stok pangan harus tetap terjada dan diawasi agar tak berdampak pada inflasi. Selain itu, perlu adanya bantuan dari Satgas Pangan untuk menghentikan mafia maupun pelaku kartel pangan. "Makanya butuh ketegasan dan komitmen," ujarnya.
n.melisa riska putri
Ikuti Whatsapp Channel Republika