REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jokowi kembali mengingatkan mengenai perubahan global yang pada akhirnya dapat turut memengaruhi pola kejahatan yang terjadi. Dia mengatakan, perubahan global secara tidak langsung akan membuat kejahatan berubah menjadi lebih canggih lagi.
“Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi," kata Jokowi melalui siaran pers istana negara, Senin (9/10).
Jokowi mengatakan, hal itu ketika membuka Apel Kasatwil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Senin. Mengambil tema Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya), acara tahunan ini digelar untuk merapatkan barisan guna menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif menjelang pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Sebab, faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.
Jokowi menyebut stabilitas politik dan keamanan akan berpengaruh kepada berbagai sektor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan.
Dia menuturkan, kalau jajaran pemerintah termasuk Polri tidak memiliki pandangan ke arah itu, apa yang dikerjakan akan terjebak hanya kepada rutinitas belaka. Demikian halnya menjelang pilkada serentak mendatang.
Menurut Jokowi, pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri untuk mampu menangani situasi. "Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat," ujar Jokowi.
Berdasarkan pengalaman Jokowi menjelang masa-masa politik, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi.
Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat. Tugas Polri dan jajaran pemerintah adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi.
“Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa," papar Jokowi.
Ia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan.
Dia mengatakan, jangan sampai ketika kejadian ini telah berlangsung semua pihak kebingungan ibarat ‘mencari air untuk memadamkan’. Pencegahan yang dilakukan akan lebih baik.
Dalam acara yang yang turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut, Jokowi berharap agar Polri mampu mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya di setiap kontestasi politik. Dia juga meminta agar Polri dan TNI dapat menjaga soliditas dalam menjaga keamanan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
"Saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, tidak akan ada yang berani macam-macam. Saya meyakini itu," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika