Senin 09 Oct 2017 17:03 WIB

Jokowi Minta Polisi Netral dalam Perhelatan Politik

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo
Foto: EPA/Mick Tsikas
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Polri harus bersikap netral dalam setiap kontestasi politik, baik yang ada di kabupaten, kota, maupun provinsi. Ia juga meminta agar Polri dan TNI dapat menjaga soliditas dalam menjaga keamanan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Menurut Jokowi, politik Polri merupakan politik negara. Polri, kata dia, harus loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinannya.  Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Apel Kasatwil Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah.

"Asa lsaat dilihat oleh masyarakat dan para kontestan bahwa TNI dan Polri itu solid,selesai semuanya. Oleh sebab itu, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, tidak akan ada yang berani macam-macam. Saya meyakini itu," tegas Jokowi, Senin (9/10).

Menjelang pilkada serentak, pengalaman dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebelumnya juga dapat menjadi pembelajaran bagi Polri dalam menangani berbagai situasi mendatang.

"Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemiliha nwali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden.Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebihhangat," ucapnya, berdasarkan siaran resmi Istana.

Berdasarkan pengalaman Jokowi, suasana biasanya akan menghangat menjelang masa-masa politik. Di saat itulah Polri dituntut berperan aktif dalam mengendalikan suasana. Sehingga, suasana tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat. Penegakanh ukumpun harus tegas dilakukan sehingga tak membahayakan masyarakat.

"Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itusiapa," tambah Jokowi.

Presiden meminta,agar Polri menyiapkan upaya pengamanan dengan detail untukmengatasi berbagai potensi ancaman. Polri, kata dia, harus dapat memprediksi dan memetakan situasi. "Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan.Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi," ucapnya.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement