REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan, kebijakan tunggal untuk pengadaan senjata akan segera dibahas. Wiranto menyebut regulasi yang pengadaan senjata yang ada saat ini saling tumpang tindih dan tidak sesuai zaman.

"Tunggu saja, ini akan proses pembahasan (regulasi tunggal). Setelah ini sesegera mungkin akan dibahas lagi," ujar Wiranto kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Menurutnya, pembahasan regulasi tungal mendesak dilakukan. Sebab, hal tersebut masuk dalam reformasi hukum tahap pertama. "Di regulasi yang beberapa perundangan saat ini ada yang tumpang tindi, tidak sesuai dengan zamannya dan sebagainya," tambahnya.

Pada Jumat pagi, Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi untuk membahas regulasi pembelian senjata. Rapat tersebut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula Kepala BIN Jenderak Budi Gunawan, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dan Direktur PT Pindad Abraham Mouse.

Pertemuan itu membahas regulasi pengadaan senjata. Pembahasan tersebut bertujuan menyelesaikan polemik pembelian senjata yang sempat mengemuka baru-baru ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika