REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi menunda kunjungannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang direncanakan akan dilakukan pada Kamis (5/10). Menurut Pjs Direktur Utama PDAM Tirta Patriot Cecep Ahmadi, kunjungan tersebut diundur menjadi Senin (9/10) nanti.
"Diundur jadi hari Senin jam 1. Rencananya PDAM Kabupaten Bekasi, Kerawang, dan Kota Bekasi yang akan ke sana (Kementerian PUPR)," kata Cecep saat dihubungi Republika, Kamis (5/10).
Kunjungan tersebut, kata dia, dilakukan untuk mengajukan permintaan penggunaan air baku kali Kalimalang sebagai alternatif dari Kali Bekasi yang kondisinya saat ini telah tercemar. Dia juga menjelaskan, dalam program terbaru yang dibuat pemerintah pusat, wilayah selain Jakarta dilarang untuk mengambil air baku dari bendung barat yang berada di Kalimalang.
"Itu sudah ada suratnya. Jadi kalau mau ambil air baku, yang menuju arah Jakarta, direkomendasikan diambilnya sebelum bendungan," kata dia.
Dia menjelaskan, jika Bekasi atau wilayah lain seperti Kerawang ingin mengambil air baku Kalimalang, maka batas yang dibolehkan adalah aliran sebelum bendungan. Mengingat, bendungan barat hanya dikhususkan untuk daerah Jakarta. "Jadi untuk ambil air baku Kalimalang, kita tidak diizinkan setelah bendungan, jadi harus sebelumya," kata Cecep.
Meskipun begitu, kualitas air antara setelah atau sebelum bendungan barat, kata Cecep sama bagusnya bahkan, lebih bagus dibandingkan air baku dalam bendungan Bekasi. Air baku Kalimalang, kata dia adalah aliran dari Bendungan Jati Luhur dengan kadar pH yang aman dan sesuai baku mutu.
"Kalau sudah masuk ke bendung Bekasi dan tercampur disitu ya beda kualitasnya. Tapi kalau sebelum tercampur, air bakunya kualitas bagus," kata Cecep.
Cecep mengungkapkan, keinginannya agar PDAM Bekasi dapat mendapatkan air baku dengan kualitas yang sama dengan Jakarta. Harapan tersebut, kata dia dapat terwujud jika PDAM Bekasi dapat mengantongi perizinan untuk menggunakan air baku Kalimalang.
"Kita (PDAM) akan bicara bahwa kita ingin mendapatkan air baku dengan kualitas yang sama, sedangkan perizinannya kan ada di sana (kementerian)," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika