REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, menolak pemberian gelar doktor honoris causa kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Unair, Selasa (3/10).
Dalam penolakannya, sejumlah perwakilan dari departemen di FISIP bersama dosen, mahasiswa, dan alumni menggelar aksi deklarasi di gedung A FISIP Surabaya yang meminta gelar doktor HC untuk Muhaimin dicabut karena dianggap tidak sesuai prosedur.
Mewakili civitas akademika FISIP Unair Airlangga Pribadi mengatakan, deklarasi penolakan itu untuk menunjukkan kepada publik, bahwa dosen-dosen FISIP tetap menjaga martabat dan marwah kehidupan di kampus dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.
Hal itu, menurut dia, menjadi penting karena pemberian gelar doktor HC untuk Muhaimin sudah menjadi sorotan publik. "Tidak tertutup kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum dalam waktu dekat agar ada keputusan hukum yang menganulir dan membatalkan. Selain itu setidaknya kami melakukan sebagai langkah koreksi yang maksimal sehingga pengelola kampus berdasar pada pengelolaan yang bersih," kata Airlangga.
Dia menegaskan, pihaknya bukan mempersoalkan pemberian gelar itu kepada personal dalam hal ini Muhaimin Iskandar dan tidak ada unsur politis. Tapi civitas FISIP menganggap ada proses yang berjalan secara tidak terbuka, transparan, tidak partisipatif.
"Bagaimana misalnya Muhaimin Iskandar mendapat gelar doktor HC bidang sosiologi politik namun ditolak oleh Departemen Sosiologi. Artinya, proses tersebut tidak mengindahkan dan memperhatikan konsiderasi dari dosen-dosen Dertemen Politik, Sosiologi dan dosen dari FISIP secara umum. Kami membela kehidupan akademik yang fair yang kami bela di sini," tuturnya.
Mereka menilai kontribusi Muhaimin Iskandar dalam bidang multikultural politik atau sosiologi politik dan kemanusiaan masih minim. Prestasi kemanusiaan adalah salah satu yang menjadi ukuran pemberian doktor HC.
Ia mempertanyakan kontribusi Muhaimin Iskandar sebagai pemimpin partai terbesar di Jatim ketika berhadapan dengan persoalan mulikulturalisme yakni pengusiran warga Syiah Sampang.
Secara prosedural dan akademik, tambah Airlangga, civitas akademik tidak pernah menerima, mengoreksi, dan diminta penjelasan terkait karya tersebut oleh universitas. Pihaknya sebelum pengukuhan juga sudah memberikan respon berupa surat tertutup untuk memberikan penangguhan kepada universitas.
"Kami sedang mencari celah proses hukumnya. Dalam waktu dekat sedang kami bicarakan kepada alumni dan sivitas akademika yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memberikan gelar itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika