REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta, semua pihak tenang dan tidak perlu membuat gaduh terkait isu senjata impor. Wiranto akan memastikan persoalan tersebut selesai dan terang benderang.
"Tenangkan masyarakat. Kutip apa yang saya sampaikan, jangan sampai dikurangi dan ditambah bahwa kita akan melakukan rapat koordinasi sesuai dengan instruksi Presiden untuk membuat semuanya menjadi terang benderang dan tidak ada salah menyalahkan dan tidak ada sesuatu yang membuat kita khawatir, apalagi ketakutan, karena memang tidak perlu kita takutkan. Ini karena memang hanya masalah komunikasi yang belum tuntas," katanya menjelang rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Jakarta, Selasa (3/10).
Wiranto mengungkapkan, rapat untuk saat ini adalah rapat koordinasi yang akan dilaksanakan guna membahas terkait Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sedangkan rakor terkait isu impor senjata, kata dia, akan dilaksanakan saat semua pihak dapat hadir.
"Jadi tunggu saja. Saya akan rapat bersama sama instansi terkait, para menteri yang terkait. Saya rapat seperempat jam juga selesai. Tapi belum hari ini karena yang lain masih ada halangan. Tunggu. Tadinya hari ini tapi masih ada yang di luar kota, gladi bersih di Cilegon. Ya tidak bisa. Kalau ada yang tidak hadir nanti kamu ribut lagi, bukan saya yang ribut," katanya.
Ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar dan tidak membuat gaduh isu tersebut. "Sudah tunggu saja. Saya akan rapat dulu koordinasi itu gampang sekali diselesaiakan. Kalau kita tidak gaduh juga selesai, kita tenang dan tidak emosi. Kita tunduk pada aturan yang kita sepakati bersama. Kalau ada yang keliru kita betulkan. Yang saya jamin jangan dan tidak mengganggu keamanan nasional. Karena yang memasukkan senjata bukan institusi yang liar bukan, tapi institusi negara, lalu dananya juga bukan dari money loundring, tapi dana dari pemerintah. Peruntukannya juga untuk masalah keamanan negara," katanya.
Sementara itu terkait dengan rapat koordinasi tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) tampak hadir di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.
Seperti diketahui senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk lengkap dengan 5.932 butir peluru masuk ke Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) malam dan kini masih berada di Gudang Kargo Bandara Soetta.
Polri mengakui, bahwa senjata-senjata itu adalah milik Polri yang dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas Senjata itu, dibeli melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasist, senjata itu sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).Pengiriman senjata itu hanya berselang beberapa hari setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya, khususnya terkait pernyataannya mengenai impor 5.000 senjata api ilegal. Namun, pihak kepolisian membantah bahwa senjata tersebut ilegal karena sudah diimpor tiga kali, yaitu pada 2015, 2016 dan 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika