REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tingkat capaian imunisasi serentak Meases Rubella (MR) di Jawa Barat hingga akhir September kemarin mencapai 92,46 persen dari proyeksi 92,58 persen. Angka itu masih lebih rendah dari target nasional yaitu 95 persen.
Menurut Kepala Seksi Surveilan dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Jawa Barat, Yus Ruseno, untuk mengejar target nasional 95 persen, menurut Yus, Kementerian Kesehatan pun memperpanjang masa imunisasi hingga 14 Oktober mendatang. Untuk itu, Dinkes Jabar akan memanfaatkan waktu tambahan tersebut dengan melakukan penyisiran untuk mencapai realisasi 95 persen anak terimunisasi MR.
Salah satu fokus penyisiran, kata Yus, ialah sekolah-sekolah. Berdasarkan data yang dimilikinya, masih ada sekolah-sekolah yang menolak siswa-siswinya diimunisasi. Menurutnya, ada 20 persen sekolah yang masih menolak imunisasi. "Ini yang akan kami dekati kembali," katanya, Selasa (3/10).
Yus mengatakan, ada berbagai alasan sekolah menolak imunisasi MR. Namun, alasan utama ialah penolakan dari orang tua murid. Alasannya, mereka masih ragu apakah vaksin itu halal atau haram.
Selain itu, ada yang ingin imunisasi bagi anaknya dilakukan dokter spesialis, bukan puskesmas. "Untuk itu, kami memfasilitasi bagi dokter spesialis anak untuk melakukannya agar target tercapai. Tinggal nanti didata, katanya.
Hal lain yang menjadi hambatan selama masa imunisasi MR, kata Yus, adalah munculnya kampanye negatif termasuk opini negatif yang disebabkan pemberitaan di media. Seperti pemberitaan seorang anak yang dikabarkan lumpuh, bahkan ada yang meninggal, tak lama setelah diimunisasi. "Setelah ditelusuri oleh tim dokter ahli, ternyata penyebabnya bukan imunisasi MR," katanya.
Menurut dia, sebelum seorang anak diimunisasi MR, tim lebih dahulu mendapat rekomendasi dari dokter. Hal ini dilakukan, agar bisa diketahui apakag imunisasi terhadap anak itu ditunda atau malah tidak boleh. "Memang, ada beberapa anak yang tidak disarankan untuk menjalani imunisasi MR karena penyakit yang dideritanya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika