REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, isu PKI jangan dijadikan komoditas politik menjelang tahun politik dan Pilpres. Wiranto khawatir hal tersebut akan mengganggu stabilitas nasional.
"Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini jadi komoditas politik, baik jangaka pendek maupun Pilpres yang akan datang," ujarnya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Ahad (1/10).
Menurut Wiranto, kembali digunakannya isu PKI menjelang tahun politik, justru dikhawatirkan akan menimbulkankegaduhan dan mengganggu stabilitas nasional.
"Tidak fair. Kenapa? karena akan menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan suatu suasana yang saling menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitasnasional," katanya.
Wiranto mengungkapkan, pemerintah tengah melakukan penyelesaian masalah ini secara non-yudisial. Ia mengatakan, larangan terhadap keluarga yang terlibat dalam masalah PKI untuk menjadi pejabat dan pegawai pun kini sudah tidak ada lagi.
"Sebenarnya sudah berlangsung proses (non-yudisial) itu. Otomatis proses itu sudah berlangsung, dimana tidak ada lagi larangan-larangan yang kemarin kan beberapa keluarga yang terlibat dalam masalah PKI menjabat sebagai pegawai, sekarang sudah ada," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar isu PKI ini tak kembali dimunculkan dan diperdebatkan. Sebab, tragedi G30S/PKI merupakan sejarah masalalu yang menjadi pembelajaran saat ini. "Sebenarnya secara non-yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari seluruh komponen masyarakat itu sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan?," ujarnya lagi.
Penyelesaian secara yuridis terhadap rekonsiliasi para korban peristiwa G30S/PKI pun tak mungkin lagi dilakukan. Sebab akan banyak pihak yang saling mengklaim kebenarannya dan menyalahkan yang lain.
Bahkan, Ia menambahkan Presiden Jokowi pun menegaskan agar peristiwa serupa tak terjadi kembali di Indonesia dan dapat menjadi pembelajaran bangsa.