REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto enggan menanggapi kembali terkait polemik 5.000 senjata yang diawali pernyataan Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Wiranto juga enggan meralat pernyataannya terkait hanya ada pengadaan 500 senjata untuk Badan Intelijen Negara (BIN).
"Saya tidak mengulangi lagi, kamu baca lagi pernyataan saya beberapa hari yang lalu mengenai jawaban saya, mengenai pembelian senjata. Baca lagi, tidak saya tambah tidak saya kurangi, baca lagi, cerna," kata Wiranto di Jakarta, Jumat (29/9).
Menurut Wiranto, pernyataannya sesuai koordinasi dengan berbagai pihak. Wiranto menyatakan terjadi komunikasi yang belum tuntas antara Panglima TNI, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian soal pembelian senjata.
"Itulah yang bisa saya sampaikan setelah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," lanjutnya.
Wiranto menambahkan tugas dirinya dari presiden adalah melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan pengendalian dari semua kementerian/lembaga di bawah koordinasi Polhukam. Setidaknya ada 15 lembaga dan kementerian yang berada di bawah naungan Kemenko Polhukam.
Sebelumnya terdapat perbedaan pernyataan angka terkait jumlah pemesanan senjata oleh BIN tersebut. Jika Wiranto menyebut angka 500, Polri menyatakan 517 senpi, sementara Menhan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan 521 pucuk senjata untuk BIN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika