REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan, akan memberlakukan 100 persen gerbang tol nontunai. Padahal, Ombudsman RI meminta ada alternatif gerbang tol pembayaran tunai.
Menurut Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, keterbatasan jumlah gerbang tol menjadi alasan sulitnya diberlakukan gerbang hibrid. Sebab kalau dipaksakan ada satu gerbang yang tunai, maka akan menimbulkan kemacetan yang lebih parah.
''Asumsinya tanggal 1 Oktober itu seluruhnya nontunai. Bahwa disediakan terbatas, tapi tempatnya tertentu. Lagi dirumusin dengan teman-teman,'' kata Herry, saat berbincang dengan wartawan, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (29/9).
Ia menegaskan, tanggal 31 September BPJT akan menyiapkan kondisi dimana semua transaksi tol dilakukan secara nontunai. Artinya, lanjut dia, pada waktu itu tidak ada lagi uang kembalian.
Oleh karena itu, ia meminta mewajibkan masrayakat memiliki uang elektronik jika ingin menggunakan jalan tol. Herry menuturkan, jalan tol merupakan jalan alternatif, karena masyarakat punya pilihan untuk tidak menggunakan jalan tol.
Saat masyarakat menggunakan jalan tol, salah satu masalahnya adalah di gerbang tol. Jika dengan transaksi tunai, membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, antrean kendaraan akan lebih panjang.
''Karena itu dipangkas antrean dengan alat tadi. Ini dilakukan di Transjakarta, KRL Commuterline, kan nuker uang dulu,'' ucap Herry.
Ia mengakui, uang rupiah memangtetap dipakai, tapi efisiensi harus tetap dilakukan. Sehingga, tegas Herry, program pembayaran nontunai ini sebagai langkah untuk perbaikan layanan.
''Harus ada yang diutamakan, harus lebih efisien,'' ujar dia.
Herry mengimbau, agar kantor-kantor menyediakan penjualan kartu non tunai. Hal itu agak memudahkan masyarakat memperoleh kartu pembayaran nontunai tersebut. Dirinya juga memastikan gerbang tol tidak akan kekurangan e-Toll Card BPJT dalam menghadapi lonjakan permintaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
