REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hingga September 2017 telah membangun sebanyak 1.200 kampung keluarga berencana di seluruh kota/kabupaten di Indonesia.
"Hingga saat ini pembangunan kampung KB sudah sampai tingkat kecamatan. Jumlahnya sekitar 1.200 unit," kata Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty usai memberikan kuliah umum di PIH, Batam, Kamis.
Pada 2016, kata dia, BKKBN bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten sudah berhasil membangun satu kampung KB di setiap kabupaten/kota.
"Mulai awal 2017 dibangun di setiap kecamatan masing-masing satu kampung KB. Hingga saat ini pembangunan di setiap kecamatan masih terus dilakukan," kata dia.
Kampung KB, kata dia, merupakan program Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan geliat program KB yang sempat menurun pascareformasi.
"Sekarang seluruh pembangunan dimulai dari pinggiran, daerah terpencil, dan tertinggal. Termasuk program kampung KB ini yang fokus di wilayah-wilayah belum banyak tersentuh program pemerintah," kata Surya.
Surya mengatakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di Tanah Air mengalami stagnasi.
"Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 dan 2012 menunjukkan stagnasi program KB dilihat dari beberapa indikator capaian," ujar dia.
Indikator capaian tersebut, antara lain angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6, angka pengguna kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek, angka "unmet need" masih tinggi sebesar 8,5, dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) masih tinggi, yakni 48 kelahiran per 1.000 wanita.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BKKBN melakukan terobosan agar program KB tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan kelahiran, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Beberapa hal penting untuk mencapai hasil pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana yang optimal, menurut Surya, antara lain adalah strategi komunikasi dan sosialisasi ajakan ber-KB yang lebih inovatif sehingga masyarakat tertarik.
Diperlukan juga kepastian ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi yang tepat di daerah serta pengawasan pelaksanaan program Kampung KB.
"Masyarakat harus diberikan konseling, informasi, edukasi dan advokasi yang efektif dengan muatan dan pesan yang mudah dipahami. Bangun kesadaran untuk menjadi peserta KB," ucap Kepala BKKBN.
Adapun sasaran yang harus dicapai berdasarkan RPJMN adalah angka kelahiran total 2,33, pemakaian kontrasepsi modern sebesar 60,9 persen, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 10,26 persen, peserta KB aktif 21,7 persen dan tingkat putus pakai kontrasepsi 25,3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika