REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Direktur Imparsial Al Araf menyebut pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait 5.000 senjata mengandung unsur kerahasiaan intelijen negara di mana hanya presiden sebagai end user informasi tersebut.
"Untuk sanksi (pernyataan Panglima), ada mekanisme. Presiden dan DPR harus segera evaluasi," kata Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (25/9).
Al Araf menyoroti bantahan dari Menko Polhukam yang menyatakan ini hanya persoalan miskomunikasi. Menurut dia, persoalan ini lebih dari miskomunikasi, melainkan permasalahan serius dunia intelijen.
Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri menilai pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait adanya miskomunikasi juga tidaklah cukup. Menurut dia, permasalahannya tidak sesederhana menyoal muskomunikasi.
"Kami melihat ini watak kegagalan koordinasi untuk menciptakan kondusivitas antar aktor yang sebenarnya mulai akhir 2016 ingin menunjukkan watak kekuatannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
