Sabtu 23 Sep 2017 15:31 WIB

500 Ribu Masker Disiapkan Antisipasi Abu Gunung Agung

Warga memotret asap yang mulai mengepul dari kawah Gunung Agung dari Pos Pemantauan Desa Rendang, Karangasem, Bali, Selasa (19/9).
Foto: Antara/Nyoman Budhiana
Warga memotret asap yang mulai mengepul dari kawah Gunung Agung dari Pos Pemantauan Desa Rendang, Karangasem, Bali, Selasa (19/9).

REPUBLIKA.CO.ID, KARANGASEM, BALI -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sekitar 500.000 masker yang diberikan kepada masyarakat rawan bencana apabila Gunung Agung erupsi.

"Kami imbau masyarakat menggunakan masker apabila ada abu vulkanik," kata Kepala BNPB Willem Rampangilei ketika rapat koordinasi bencana di Kantor Bupati Karangasem di Amplapura, Bali, Sabtu.

Menurut Willem, apabila erupsi terjadi dan menyemburkan abu vulkanik maka hal tersebut dapat membahayakan kesehatan khususnya organ paru-paru. Nantinya masker tersebut akan disebar kepada masyarakat termasuk pengungsi dan petugas gabungan yang melakukan upaya evakuasi.

BNPB meminta dalam radius sembilan kilometer dari kawah Gunung Agung tidak boleh ada warga yang masih beraktivitas ditambah perluasan sektoral ke arah Utara, Tenggara dan Selatan-Baratdaya sejauh 12 kilometer.

Artinya di dalam wilayah tersebut harus kosong atau tidak ada aktivitas masyarakat karena berbahaya jika sewaktu-waktu gunung meletus.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM Kasbani mengatakan pihaknya tidak dapat memprediksi lamanya erupsi gunung berapi.

Namun apabila mengacu kepada peristiwa erupsi terakhir Gunung Agung tahun 1963, lanjut dia, berlangsung selama satu tahun hingga Februari 1964.

"Erupsi tiap gunungapi bervariasi jika berkaca dengan Gunung Sinabung itu cukup lama dan jika mengacu erupsi Gunung Agung terakhir tahun 1963 erupsi satu tahun. Apa ini mirip?, kami belum tahu tetapi biasanya akan mirip. Kami mengharapkan aktivitas menurun," ucap Kasbani.

Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah instansi mulai dari BPBD, PMI, Basarnas, TNI dan Polri, instansi pemerintahan di antaranya Dinas Kesehatan, Peternakan dan Pekerjaan Umum, Angkasa Pura, ASDP hingga instansi terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi itu juga membahas antisipasi termasuk masukan dari sejumlah sisi di antaranya kesehatan, pendidikan, rumah sakit, sistem deteksi dan informasi, bantuan pengungsi, jalur evakuasi, bandara dan jalur penyeberangan hingga ternak para pengungsi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement