REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah hal yang perlu direvisi dari film G-30S PKI. Menurutnya, revisi terkait dengan konten kekerasan yang ada di film tersebut.
“Ada hal-hal yang perlu direvisi supaya bisa dinikmati anak muda dengan baik," ujar Tjahjo di Klaten, Jawa Tengah, sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Jumat (22/9).
Dia berpendapat, konten kekerasan merupakan salah satu bagian yang mesti dievaluasi. Meski demikian, Tjahjo menekankan daur ulang film 'Penumpasan Pengkhianatan G-30S PKI' tidak boleh meninggalkan substansi sejarah yang sebenarnya.
"Yang bahas (daur ulang) para ahli perfilman, tetapi tidak meninggalkan substansi masalah. Sejarah tidak boleh dimanipulasi," kata Tjahjo.
Dia menambahkan, manipulasi sejarah dapat menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena itu, pihaknya mendukung arahan Presiden untuk melakukan daur ulang film G 30 S PKI dengan tujuan pelurusan sejarah untuk media pembelajaran generasi mendatang.
Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI merupakan film drama-dokumenter yang diproduksi pada 1984 atau masa Orde Baru. Film besutan sutradara Arifin C Noer ini menceritakan proses menjelang kudeta militer pada 1965.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
