Rabu 20 Sep 2017 05:04 WIB

FRI: Indonesia Perlu Miliki Haluan Negara

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Rektor Indonesia (FRI) mendorong pemerintah untuk memiliki haluan negara sebagai panduan pokok guna mencapai keberhasilan pembangunan, termasuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan membangun manusia Indonesia yang lebih baik. Wakil Ketua FRI Asep Saefuddin mengatakan, negara memerlukan haluan. 

"Tidak ada negara yang maju tanpa haluan yang baik," ujarnya dalam siaran persnya,  Selasa (19/9). 

Menurutnya, tanpa adanya haluan negara, tujuan pembangunan Indonesia menjadi tidak berkesinambungan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pembangunan hanya merupakan penjabaran dari visi misi presiden dan kekuatan politik. 

"Indonesia dengan perubahan politik dan perundang-undangan yang dinamis tapi  tidak memiliki haluan. Ini seolah semuanya diserahkan kepada presiden dan politik, padahal keberadaan haluan negara itu sangat penting," katanya. 

Menurutnya, tanpa adanya haluan negara yang menjadi pegangan, pembangunan menjadi tidak terarah. "Haluan negara itu seharusnya menjadi pegangan semua presiden sebagai arah pembangunan nasional," kata Asep. 

Ketua Pokja Haluan Negara FRI, Ravik Karsidi mengatakan, haluan negara menjadi kiblat bagi pemerintah untuk menciptakan pembangunan jangan panjang. "Kalau tidak ada haluan negara, pembangunan tidak terarah dan cita-cita pembangunan tidak tercapai," kata Ravik. 

Ia berharap agar semua pihak, khususnya semua lembaga negara ikut memikirkan hal tersebut. Termasuk tokoh-tokoh politik. 

Menurutnya, visi dan misi presiden yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau haluan pembangunan seluruh bangsa. "Dengan adanya haluan negara, pengawasan jalannya pembangunan lebih kuat. Sebab seluruh bangsa tahu kemana seharusnya arah tujuan bangsa," jelas Ravik. 

Gagasan haluan negara harus dipahami lebih luas sebagai dasar pencapaian amanat dasar negara. Haluan negara bisa menjadi pegangan bagi kepala negara agar konsisten kepada UUD. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement