REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Wakil Presiden M Jusuf Kalla menepis anggapan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya merupakan pencitraan, tetapi merupakan misi kemanusiaan yang harus diketahui masyarakat. "Pemerintah dalam berbuat dan melakukan tindakan harus diketahui rakyat sebagai pertanggungjawaban. Memberikan bantuan juga harus diberitakan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat," kata Wapres Jusuf Kalla, di New York, Amerika Serikat, Senin (19/9).

Wapres bersama rombongan berada di markas besar PBB New York untuk menghadiri sidang umum. Lebih lanjut Wapres menegaskan kalau pun dianggap sebagai sebuah pencitraan juga tidak masalah karena merupakan hal yang positif.

"Antara pemberitaan dan pencitraan itu beda tipis, tapi tergantung niatnya. Pencitraan dalam hal positif dan baik itu kan bagus saja," kata Wapres lagi.

Wapres juga menegaskan pemberian bantuan yang dikirimkan pemerintah justru harus dipublikasikan agar masyarakat tahu dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pajak.  Selain itu, ujar JK, hal ini juga penting untuk meredam umat Islam di dalam negeri agar tidak bertindak sendiri atau berbuat anarkis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika