Senin 18 Sep 2017 18:09 WIB

Krisis Air Bersih di Karawang Meluas

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Nur Aini
Krisis air bersih (ilustrasi)
Foto: Antara/Wahdi Septiawan
Krisis air bersih (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, melansir desa yang dilanda krisis air bersih akibat kekeringan semakin meluas. Awalnya, hanya sembilan desa di empat kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih. Kini, menjadi 23 desa dari lima kecamatan yang masyarakatnya mengalami krisis air bersih.

Kepala BPBD Kabupaten Karawang, Banuara Nadeak, mengatakan, awalnya jumlah penduduk yang terdampak kekeringan sekitar 23 ribu jiwa. Saat ini, bertambah jadi 26 ribu jiwa. Mereka tersebar di 23 desa. "Benar, yang dilanda krisis air semakin meluas," ujar Banuara, kepada Republika.co.id, Senin (18/9).

Banuara menyebutkan, 26 ribu jiwa itu ada di 23 desa yakni, tujuh desa di Kecamatan Tegalwaru. Lalu, delapan desa di Kecamatan Pangkalan. Dua desa di Kecamatan Telukjambe Barat. Tiga desa di Kecamatan Ciampel. Serta, tiga desa lagi di Kecamatan Pakisjaya.

Saat ini, upaya yang dilakukan BPBD yaitu setiap hari mendistribusikan air bersih atas kerja sama dengan PDAM setempat. Air bersih yang dikirim ke desa-desa itu, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setiap desa bisa dikirim satu tanki air dengan kapasitas 5.000 liter atau lebih dari dua tanki. Pihaknya meminta, supaya krisis air bersih ini segera mendapatkan solusinya. Mengingat, solusi untuk mengatasi permasalahan ini perlu pembahasan lintas sektoral.

Adapun yang diusulkan BPBD yaitu, perlunya pembuatan jaringan pipanisasi ke daerah-daerah yang dilanda air bersih. Sehingga, dengan adanya pipanisasi ini bisa terakses oleh PDAM ataupun sumur resapan yang dibuat oleh instansi lainnya. "Kami sudah usulkan. Perlu duduk bersama lintas instansi dalam mencari solusi mengatasi kekeringan ini," ujarnya.

Sementara itu, dari Kabupaten Purwakarta ada 70 dari 183 desa yang rawan dilanda krisis air bersih. Data tersebut, dilansir Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar-PB). Akan tetapi, wilayah ini punya solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan itu yakni, dengan menyediakan anggaran Rp 500 juta khusus untuk membeli air dari perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber mata air.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, Wahyu Wibisono, mengatakan, pemkab siap membeli air yang dijual perusahaan AMDK yang ada di wilayah ini. Air-air dalam tanki itu, akan didistribusikan ke desa yang mengalami krisis air bersih. "Setiap hari kita sudah distribusikan air ke daerah krisis," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement