REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penggalangan dana yang diselenggarakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sebagai modal kampanye bagi calon anggota legislatif yang akan diusung untuk Pemilihan Legislatif 2019, telah mencapai Rp 107 juta hingga Senin (18/9) siang.
"Jumlah donasi yang berhasil masuk menembus angka Rp107 juta dari target awal yaitu Rp80 juta," kata Bendahara Umum PSI Jakarta Nadia Kemala melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dana yang berhasil terkumpul hingga Senin ini, merupakan donasi partisipatif dari 67 orang. Mereka adalah pengurus dan anggota PSI, serta relawan yang hadir dalam kegiatan penggalangan dana bertema ‘Patungan Rakyat’, yang dibuka sejak Ajad (17/9) malam.
"Semua orang yang berdonasi wajib menulis surat pernyataan untuk diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum nantinya. Jika tidak, PSI Jakarta akan mengembalikan dana yang masuk kepada negara," ujar Nadia.
Ia juga menjelaskan Patungan Rakyat PSI Jakarta rencananya diadakan rutin, dan agenda terdekat Patungan Rakyat berikutnya akan jatuh pada 30 September 2017 yang berlokasi di Balai Kartini, Jakarta.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengungkapkan kegiatan Patungan Rakyat ini adalah upaya untuk mematahkan anggapan publik bahwa menjadi politisi itu mahal. "Kenapa koruptor ditangkap setiap minggu tapi seolah tidak ada habisnya? Karena susah bagi orang baik dan berintegritas masuk politik. Mereka tidak tahu mulai dari mana dan bagaimana berkampanye dengan dana yang sah," kata dia.
Michael menambahkan PSI punya teori bahwa akar permasalahan korupsi adalah pendanaan politik. Melalui Patungan Rakyat, PSI mencoba menyabut akar korupsi itu.
“PSI ingin membantu para orang baik ini untuk masuk ke politik, salah satunya lewat bantuan dana kampanye lewat Patungan Rakyat. Ini baru semangat gotong royong mendukung orang baik masuk ke DPR dan DPRD," tutur Michael.
PSI Jakarta, dia melanjutkan, ingin memulai budaya politik baru, yang juga mengajak partai lain untuk melakukan penggalangan dana yang sah dan terbuka. "Semua orang berhak memiliki parpol, sehingga tanggung jawab partai bukan kepada seorang ketua umum saja atau kepada satu atau dua orang pemodal besar, tapi langsung kepada masyarakat. Itulah budaya akar rumput yang PSI ingin bangun di Indonesia," kata Michael.
Ikuti Whatsapp Channel Republika