REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik LIPI Syamsuddin Haris merasa prihatin dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta 2016. IDI Provinsi DKI Jakarta 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI Provinsi 2015. IDI Provinsi DKI Jakarta juga terburuk selama tujuh tahun terakhir dari 2009.
"Prihatin karena indeksnya rendah. (Indeks rendah) Ini karena Pilkada Jakarta diwarnai oleh penggiringan isu SARA," ujar Syamsuddin saat dihubungi oleh Republika.co.id, Kamis (14/9).
Ia kemudian memberikan solusi agar IDI Provinsi DKI Jakarta tidak terus merosot. "Solusi pemilukada dan segala macam itu kembali ke kompetisi yang fair, yang suportif. Jangan mengandalkan isu agama dan lain sebagainya," katanya.
Sebelumnya,Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta 2016 mencapai 70,85 dalam skala indeks nol sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI Provinsi DKI Jakarta 2015 yang capaiannya sebesar 85,32.
Pada awal mula dihitung 2009, capaian IDI sebesar 73,91. Tahun 2010 mencapai 77,54 ; 2011 mencapai 77,81 ; 2012 mencapai 77,72; 2013 mencapai 71,18 ; 2014 mencapai 84,70 ; dan 2015 mencapai 85,32. Dengan melihat hal tersebut, IDI Provinsi Jakarta 2016 menjadi yang paling buruk sejak 2009.
"IDI 2016 menjadi yang terburuk selama tujuh tahun terakhir dari 2009," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Thoman Pardosi di Gedung BPS DKI Jakarta, Kamis (14/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
