REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Memasuki musim kering, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mewaspadai terjadinya kebakaran hutan, salah satunya akibat pembukaan lahan. Kawasan perhutanan Lampung dinilai masih belum steril dari kebakaran.
"Masalah kebakaran bukan hanya pemerintah, tapi dunia usaha dan masyarakat harus berpadu mencegah kebakaran hutan," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Lampung Fiter Syahbuddin, Kamis (14/9).
Menurut dia, sistem pengelolaan hutan tidak lagi menggunakan cara membakar untuk membuka lahan. Untuk itu, ia berharap dunia usaha bersinergi dengan masyarakat setempat tata kelola hutan atau perkebunan untuk mencegah terjadi kebakaran dan kerusakan hutan.
Mengenai kekeringan yang melanda beberapa tempat di Lampung, ia mengatakan semua daerah mengoptimalkan cadangan-cadangan air di embung-embung, dan menyiapkan sumur bor agar dampak kekeringan tidak meluas. Penyiapan air tersebut selain untuk kebutuhan tanaman padi dan lainnya, juga persiapan bila terjadi kebakaran hutan.
Namun, menurut dia, potensi kekeringan dan juga dampak kebakaran di wilayah Lampung masih belum mengkhawatirkan seperti daerah lainnya di Sumatra. Ia berharap semua pihak terutama dunia usaha perkebunan untuk mempersiapkan segala kemungkinan bila terjadi kebakaran hutan.