Ahad 10 Sep 2017 16:28 WIB

Mendes: Masyarakat Harus Tahu Tiap Desa Dapat Rp 800 Juta

Rep: Riga Nurul/ Red: Winda Destiana Putri
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo mengunjungi lokasi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Ahad (10/9).
Foto: Republika/Riga Nurul Iman
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo mengunjungi lokasi Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) Pangan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Ahad (10/9).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta masyarakat mengawasi dana desa di masing-masing wilayahnya. Hal ini untuk mencegah adanya penyelewengan dana desa.

"Tahun ini masing-masing desa mendapatkan Rp 800 juta, tolong masyarakat supaya tahu," ujar Eko Putro Sandjojo kepada wartawan selepas melihat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi Ahad (10/9). Dana desa pada 2017 ini kata dia secara total mencapai Rp 60 triliun.

Besaran dana ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20,8 triliun dan pada 2016 naik menjadi Rp Rp 46,96 trilun.

Diakui Eko, dalam praktek di lapangan masih ada kasus penyelewengan. Oleh karena itu lanjut dia masyarakat harus mengawasi jika ada penyelewengan dengan melapor ke satgas dengan nomor 15040. Selain itu kata dia kepala desa jangan khawatir dengan adanya kriminalisasi dengan melaporkan ke nomor 15040.

Khusus di Sukabumi kata Eko, pengeloaan dana desa dinilai bagus seperti dipakai untuk Bumdes. Di mana terang dia Bumdes membangun embung, mempunyai homestay, sarana olahraga dan tempat wisata serta menanam nanas. Konsep ini lanjut dia diterapkan di seluruh Indonesia.

Ditambahkan Eko, tidak semua desa membangun embung seperti dikawasan yang berada di pantai dan ada waduknya. Keberadaan embung kata dia sangat berguna ketika berada di kawasan yang kering dan bisa menjadi daya tarik wisata.

Di isi lain lanjut Eko, penyerapan dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penyerapan dana desa pada 2015 sebesar 82 persen dari total anggaran Rp 20,8 triliun.  Tidak terserapnya sebagian anggaran karena program tersebut baru dan kades belum siap.

"Bukan diturunkan dengan kondisi ini, pemerintah malah ditambahkan dananya," ungkap Eko. Pemerintah kata dia berkeyakinan masyarakat desa kalau didampingi bisa. Hasilnya kata dia penyerapan dana desa pada 2016 naik menjadi 97 persen.

Dana desa ini ujar Eko dibangunan untuk sejumlah sarana infrastruktur. Dalam dua tahun terakhir ini dana desa membangun 82 ribu kilometer jalan desa, 50 ribu MCK, PAUD, sarana irigasi mencapai puluhan ribu. Kondisi ini kata dia menunjukkan masyarakat desa mampu ketika diberikan kesempatan.

sumber : Center
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement