REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta melakukan pendekatan khusus untuk mengentaskan buta aksara di Indonesia. Sebab, saat ini masih ada sekira 3,4 juta jiwa atau dua persen dari jumlah penduduk Indonesia yang buta aksara.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati bersamaan dengan peringatan Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap 8 September. "Tentu ini harus ada pendekatan khusus karna bagaimana pun tidak bisa disalahkan, karena kecintaan menggunakan bahasa daerah. Kedua, mereka merasa tidak mau berkomunikasi dengan dunia luar maka nggak mau belajar," ujar Reni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (7/9).
Menurutnya, Pemerintah harus memastikan jumlah buta aksara ini makin berkurang di kalangan rentang usia 19-59 tahun, bukan justru semakin bertambah.
"Jadi biarkan generasi 60 ke atas ya sudah tapi 50 ke bawah harus pemerintah memastikan dilakukan berbagai pendekatan supaya masyarakat tidak buta aksara," ungkapnya.
Saat ini juga kata Reni, program pendidikan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla mengarah pada perbaikan hal tersebut. Salah satunya dilakukan pendidikan merata hingga ke daerah dengan adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP)
"Pak Jokowi sekarang kan beliau konsennya bahwa anak Indonesia harus sekolah, KIP ini tampaknya mendasar, tapi ini seperti dibenahi dari pinggiran, dan Pak Jokowi lagi mengarah kesana itu yang dilakukan," ujarnya.
Indonesia masih memiliki warga negara yang buta huruf mencapai 3,4 juta atau 2,07 persen dari jumlah penduduk, sebagaimana rilis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yakni pada rentang usia 15-59. Dari 34 provinsi masih ada 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
