REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan pemerintah Indonesia tidak bermaksud intervensi ke pemerintahan Myanmar. Akan tetapi konflik yang dialami etnis Rohingya di negara itu murni persoalan kemanusian.
Ia mengatakan bahwa negara anggota ASEAN memiliki prinsip "non intervention" atau tidak boleh saling intervensi keamanan dan urusan dalam negeri masing-masing.
"Tetapi tujuan Indonesia karena kasus suku Rohingya persoalan kemanusian, sehingga perlu dibantu," ujar Romahurmuziy ketika berkunjung ke Gorontalo saat melantik pengurus DPW PPP setempat, Selasa.
Ia menambahkan, manakala ada terobosan terhadap persoalan kemanusian, maka tugas kita selaku anggota ASEAN untuk memastikan prinsip kemanusian itu dihormati dan dijalankan oleh setiap negara anggota ASEAN.
Ia mengakui sangat prihatin atas apa yang terjadi pada warga Rohingya. Untuk itu ia meminta pemerintah Indonesia melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk dikirimkannya tentara perdamaian.
"Untuk memastikan agar tidak terjadi ketegangan bersenjata yang terjadi terus-menerus, adanya sebagian kelompok melakukan penyerangan, sehingga sangat diperlukan tentara perdamaian dalam waktu secepatnya," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.
Menlu Retno Marsudi mengaku akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," ujar Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
