Selasa 05 Sep 2017 15:42 WIB

Said Aqil: Borobudur Itu Batu, Didemo Apanya?

Rep: Dessy Suciati/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj meminta agar candi Borobudur tak dipandang dari sisi agama atau sebagai tempat ibadah pemeluk agama Buddha.

Ia mengatakan, candi-candi yang ada di Indonesia, baik candi Borobudur ataupun Prambanan, merupakan kekayaan peradaban umat di Nusantara yang harus dijaga dan dihormati.

Hal ini disampaikan Kiai Said terkait rencana aksi solidaritas terhadap kekerasan Rohingya di Myanmar yang akan dilakukan dengan mengepung Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Belakangan rencana itu ditangguhkan.

“Borobudur batu, di demo apanya. Maksudnya gini, yang namanya Borobudur, Prambanan, dan lain lain candi-candi itu kan kekayaan khazanah peradaban umat nusantara ini. Baik Muslim maupun non-Muslim. Jadi kalau kita memandang Borobudur, jangan memandang agama. Jangan memandang agamanya apa itu, bukan,” kata Said di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/9).

Begitu juga dengan keberadaan peninggalan agama dan budaya lainnya seperti Masjid Cheng Ho dan klenteng yang perlu dihormati oleh masyarakat. Ia mengatakan, kekayaan budaya Nusantara tersebut agar dijaga keberadaannya.

“Jadi tidak boleh kebesaran budaya kita diganggu, Borobudur, Prambanan, Masjid Cheng Ho, klenteng,” tambahnya.

Ia mengatakan, tanpa adanya demonstrasi oleh masyarakat, pemerintah juga telah mengambil langkah memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Rohingya di Myanmar. Di antaranya yakni dengan membangun rumah sakit yang senilai Rp 50 miliar di Rakhine serta membangun sekolah.  

Kekerasan yang selama ini dilakukan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Rohingya disebutnya bukan merupakan masalah agama. Namun merupakan masalah politik.

“Senangannya Indonesia gitu ya, agama campur politik. Itu salah. Agama (adalah) agama, politik adalah politik. Jadi, kita memandang kasus di sana itu politik, bukan suku, atau bukan ekonomi,” ujar Said Aqil.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement