REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto menilai, besaran dana bantuan partai politik masih kurang besar. Menurut Hasto, apa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa bantuan dana Rp 1.000 per suara masih jauh dari kajian rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni antara Rp.1.000 hingga Rp.10.000.
"Berdasarkan kajian dari KPK sendiri itu standarnya antara Rp 1.000 sampai Rp 10.000 per suara itu kajian KPK nanti kita lihat situasi dari anggaran saat ini," ujar dia saat dihubungi Republika, Ahad (3/9)
Walaupun tergolong kecil, lanjut dia, PDIP memahami siituasi keuangan negara saat ini sedang surut. Situasi tersebut, lanjut dia, akibat prioritas pembangunan infrastruktur yang diterapkan pemerintah.
Namun, Hasto yakin, dana bantuan parpol akan berangsur naik ketika keadaan keuangan pemerintah sudah membaik. "Nantinya akan ada saatnya anggaran itu dinaikkan," jelas dia.
Sikap PDIP sendiri, lanjut Hasto, menyambut positif apa yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri terkait dana bantuan parpol tersebut. Oleh karena itu, lanjut dia, sebagai konsekuensinya yaitu aspek akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan anggaran tersebut akan ditingkatkan oleh PDIP.