REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya memberikan bantuan kemanusian dan langkah diplomasi terkait krisis etnis Rohingya di Rakhine State. "PDIP mengecam terjadinya tindakan yang sangat tidak manusiawi ini. Kejahatan kemanusiaan tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan. PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah melalui Menlu yang bertindak cepat dengan segera datang ke Myanmar," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (2/9).

Lebih lanjut, kata Hasto, PDIP mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi untuk meyakinkan pemerintah Myanmar guna mencari jalan damai untuk menyelesaikan persoalan. Menurut dia, Indonesia sebagai big brother di ASEAN harus mengambil inisiatif atas krisis etnis Rohingya karena dasarnya sangat kuat, yaitu politik luar negeri Indonesia bebas aktif ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dunia.

"Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalisonalisme, maka prakarsa aktif harus diambil termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya," tuturnya.

Pihaknya pun menyatakan, bahwa tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut. "PDIP akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohingya," ucap Hasto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berencana akan berkunjung ke Myanmar untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State. "Insya Allah kita akan berkunjung ke Myanmar, kita sedang atur semuanya mudah-mudahan dapat kita segera lakukan," kata Retno usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/8).

Ikuti Whatsapp Channel Republika