REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo terus mengumpulkan menteri dan kepala lembaga. Sejak pekan lalu Joko Widodo (Jokowi) memanggil hampir semua menteri. Puncaknya kemarin, Selasa (29/8), Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar Sidang Kabinet. Dalam pertemuan ini Jokowi mengingatkan agar setiap kementerian dan lembaga (K/L) tidak melewatkan momentum perbaikan ekonomi yang tengah dirasakan Indonesia.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan, Presiden Jokowi memang sedang meminta setiap menteri dan kepala lembaga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menunjang pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
"Waktu pemerintahan sudah sangat pendek. Beliau juga meminta tidak ada lagi kebijakan yang merugikan rakyat, yang mendistorsi ekonomi," kata Teten, Rabu (30/8).
Teten melihat bahwa Presiden Jokowi sangat berharap K/L bisa memanfaatkan kepercayaan masyarakat dalam negeri dan pihak luar atas kondisi Indonesia yang terus membaik, termasuk dari segi investasi. Dengan penilaian Indonesia yang layak investasi, Jokowi berharap tidak ada kebijakan atau peraturan yang bisa menghambat para investor menanamkan modalnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak melewatkan momentum perbaikan ekonomi yang tengah dirasakan Indonesia. Indonesia saat ini sedang mendapat kepercayaan dari pihak internasional sebagai salah satu negara yang baik untuk prospek ekonomi ke depan. Kepercayaan ini harus bisa dimanfaatkan dengan memperbaiki kinerja guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
"Momentum tidak akan datang dua atau tiga kali. Ini momentumnya sudah ada di tangan," kata Joko Widodo dalam Sidang Kabinet, Selasa (29/8).
Joko Widodo (Jokowi) menuturkan, momentum perbaikan ini terlihat dari investment grade yang diberikan Fitch Rating, Moody''s, dan Standard and Poor (SnP). Selain itu, Indonesia yang awalnya berada di posisi ke-8 sebagai negara tujuan investasi loncat menjadi ke-4.
Di dalam negeri, survei dari Gallup World Poll menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya dipercaya oleh masyarakat mencapai 80 persen. Survei ini, lanjut Jokowi, bukan survei biasa. Ini memperlihatkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar dalam perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika