REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Operasi tangkap tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno merupakan tamparan bagi Provinsi Jateng, khususnya bagi dirinya. Pemprov Jateng pun akan mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Jateng sebagai upaya pencegahan terjadinya berbagai tindak pidana korupsi di kalangan penyelenggara negara.
"Bagi saya, Jateng tertampar lagi karena bukan tanpa peringatan, kita sudah beberapa kali (terjadi OTT di Provinsi Jateng)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Rabu (30/8).
Besok, pihaknya akan konsolidasikan lagi, apa sebenarnya yang membikin hal itu (korupsi) masih terjadi. "Saya sudah peringatkan seluruh bupati/wali kota (termasuk Wali Kota Tegal Siti Masitha)," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, bahwa saat ini merupakan era transparansi dan era akuntabel bagi semua pihak. "Sudah nggak musim-lah kayak gitu (kasus suap dan korupsi) karena risiko besar yang akan dihadapi (oleh para pelakunya)," katanya.
Sebelumnya, Ganjar mengaku, kecewa saat mengetahui informasi penangkapan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam OTT yang dilakukan KPK. "Saya sedih betul, Jateng kembali kena OTT, 'gondoklah' kira-kira begitu," ujarnya.
KPK menginformasikan bahwa OTT terhadap pejabat Pemerintah Kota Tegal, terkait dengan sektor kesehatan.
"Indikasinya diduga terkait sektor kesehatan, sejumlah orang kami bawa ke Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/8) malam.
Berdasarkan informasi yang dihimpun diduga penyelenggara negara yang dimaksud adalah Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno. Sebelum melakukan penangkapan, petugas KPK telah melakukan penyegelan di kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal. Diduga operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Tegal itu terkait pembangunan fisik Ruang ICU di RSUD Kardinah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika