REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Perum Bulog menjami keamanan pasokan beras di Sumatra Barat hingga akhir 2017 ini. Kepala Divisi Regional Bulog Sumbar Benhur Ngkaimi menyebutkan, pasokan beras yang terserap oleh Bulog Sumbar hingga saat ini sebanyak 3.500 ton beras.
Angka ini ditargetkan bisa tembus 4.500 ton beras hingga akhir 2017. Angka ini mengalami kenaikan dibanding serapan Bulog terhadap beras petani tahun 2015 yang hanya 2 ribu ton, atau serapan tahun 2016 lalu sebesar 3 ribu ton beras pada periode yang sama. Artinya, buffer stock beras untuk wilayah Sumatra Barat masih aman hingga akhir tahun.
"Target pemerintah 2 juta ton beras terserap. Secara umum kontribusi didominasi oleh Jawa. Sumatra lebih oleh Lampung dan Palembang," ujar Benhur di kantor Bulog Divre Sumbar, Selasa (29/8).
Sebetulnya, target serapan sebesar 4.500 ton jauh di bawah patokan awal yang ditetapkan pemerintah dan Bulog yakni 16.200 ton. Angka ini kemudian dikoreksi menyusul kondisi di lapangan dan munculnya kebijakan pemerintah pusat terkait fleksibilitas pembelian harga gabah petani yang memungkinkan kenaikan 10 persen. Pembelian harga gabah kering giling kini dipatok sebesar Rp 5.115 per kilogram (kg) dari harga sebelumnya Rp 4.600 per kg. Sedangkan harga pembelian beras menjadi Rp 8.030 per kg dari sebelumnya Rp 7.300 per kg.
Sementara itu, penyaluran beras sejahtera (rastra) per 20 Agustus 2017 sudah mencapai 96 persen atau sebesar 23 ribu ton dari target penyaluran untuk 18 kabupaten dan kota di Sumatra Barat sebesar 26 ribu ton beras. Benhur menyebutkan, beberapa kabupaten termasuk Kepulauan Mentawai mengalami keterlambatan penyaluran lantaran kondisi cuaca yang berimbas pada distribusi. Meski ada sedikit keterlambatan, benhur menjanjikan penyaluran rastra bisa sepenuhnya tersalurkan pada September 2017 mendatang.
Bulog menjamin penyaluran beras sejahtera bisa tercapai 100 persen sebelum sensus kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan pada September mendatang. Benhur mengaku, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar penyaluran rastra tidka terlambat karena bakal berimbas pada survei BPS. Berdasarkan pengalaman dalam rilis BPS Maret 2017 lalu, angka kemiskinan memang mengalami kenaikan lantaran penyaluran rastra yang seret di awal tahun 2017.
"Yang harusnya disalurkan Januari, namun efektif baru April 2017. Sehingga sensus di September ini diharapkan dengan optimalisasi rastra angka kemiskinan bisa ditekan," ujar Benhur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika