REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Hilangnya anggaran untuk penyediaan lahan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di APBD DKI Jakarta masih menjadi sorotan. Tim Sinkronisasi Anies-Sandi memastikan tidak melakukan koordinasi baik dengan SKPD di Pemprov maupun DPRD DKI Jakarta untuk penghapusan nomenklatur lahan RPTRA.

Juru bicara Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak membantah ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyebut hilangnya nomenklatur lahan RPTRA akibat koordinasi tim sinkronisasi. "Itu tidak benar, tudingan yang tidak beralasan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/8).

Naufal mengatakan tidak ada pembicaraan antara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi dengan SKPD maupun DPRD terkait penghapusan anggaran lahan untuk RPTRA. Dia mengklaim Anies-Sandi justru menginginkan agar RPTRA makin dikembangkan.

"Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang. Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya," katanya.

Menurutnya, hal itu justru memperlihatkan kurangnya koordinasi dengan bawahannya dan lemahnya kontrol Djarot atas proses penganggaran. Sebab sampai dengan saat ini semuanya masih wewenang dari SKPD, dan gubernur seharusnya bisa mengontrol, termasuk pembahasan nomenklaturnya.

"Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?" kata Naufal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika