REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal dengan sikap aparat pemerintah yang masih melakukan korupsi. Padahal, Jokowi kerap memperingatkan agar pejabat negara di pemerintahannya tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari uang haram.
"Ya apa, sangat kecewa," ujar Jokowi saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Ahad (27/8).
Jokowi kembali mengingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan korupsi. Untuk itu, dia berharap, terdapat sistem informasi mutakhir yang dibangun setiap kementerian dan lembaga agar celah untuk korupsi tertutup.
Menurut Presiden, baik pejabat negara maupun masyarakat sipil sudah banyak yang diamankan karena terlilit kasus korupsi. Baik mereka yang kena operasi tangkap tangan (OTT) maupun oleh saber pungli. Jumlahnya bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang mulai di pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah.
Mantan wali kota Solo ini menilai, kejadian OTT di Kementerian Perhubungan bukan hanya karena pejabat tersebut membutuhkan uang, melainkan ini lebih kepada integritas dan moralitas sang pejabat. Ketika mereka sudah tidak memiliki dua hal tersebut, akan mudah terjerat korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/8). Kali ini, KPK menangkap pejabat di Kementerian Perhubungan. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif membenarkan informasi penangkapan tersebut. Menurut Syarif, dalam operasi tersebut, KPK menyita uang dalam beberapa pecahan mata uang asing.
"Ada sejumlah uang yang KPK amankan. Kami perlu waktu untuk menghitungnya. Ada yang USD (dolar AS), SGD (dolar Singapura), dan mata uang asing lain serta rupiah," ujar Syarif, Kamis (24/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
