REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah V Garut bereaksi atas beredarnya video pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan wisata Gunung Guntur.
Kasi BKSDA Wilayah V Garut, Gede Gelgel Darmasaputra merasa kesal dengan aksi pungli tersebut. Tetapi ia membantah aksi pungli dilakukan di lahan konservasi. Pihak pengelola Gunung Guntur itu mengklarifikasi praktik pungli dilakukan warga Kampung Babakan Jambe, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler dalam lahan desa.
"Saat saya lihat videonya dan ditelusuri punglinya tidak dilakukan di kawasan konservasi. Meski begitu kami langsung berkoordinasi dengan Polsek dan kecamatan setelah mendapat laporan," katanya pada wartawan, Jumat (25/8).
Ia mengakui masalah pungli di Guntur kali ini bukanlah yang pertama kali. Apalagi untuk menuju jalur pendakian resmi di Blok Citiis, memang mesti melewati pemukiman warga. Dan disanalah, kata dia, yang dilaporkan sering terjadi pungli mulai dati pintu masuk desa hingga ke jalur pendakian.
"Pungli ini memang meresahkan. Sempat dibahas juga di kecamatan sekitar dua bulan lalu. Dalam kesepakatan waktu itu, pungutan yang tak ada dasar hukumnya harus dihentikan," ujarnya.
Untuk mendaki Gunung Guntur, BKSDA menetapkan dua besaran biaya. Pertama pada hari biasa sebesar Rp 12.500 dan saat akhir pekan atau hari libur sebesar Rp 15.000.
"Biaya masuk itu ada tiga tiket yang dipegang. Tiket kunjungan sebesar Rp 5.000 ribu hari biasa dan Rp 7.500 akhir pekan. Lalu ada tiket pendakian Rp 5.000 dan asuransi Rp 2.500. Pungutan itu juga ada dasar hukumnya," jelasnya.
Ia menyatakan BKSDA dan Muspika Kecamatan Tarogong Kaler sudah berupaya keras menghentikan praktik pungli lewat pendekatan kepada warga. Pihak BKSDA mengklaim upaya memberantas pungli di Gunung Guntur sudah dilakukan sejak dua bulan terakhir lewat upaya merangkul warga setempat.
"Seluruh pungli di jalur Citiis kosong. Pungli ini memang kambuhan, kecuali orangnya diamankan. Dia juga musiman tak setiap hari," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika