REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam menilai peluang Khofifah Indar Parawansa menang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 akan berat jika tidak mengantongi restu Presiden Joko Widodo.
"Kalau Khofifah memilih mundur dari menteri, itu artinya tidak mendapat restu Presiden maka secara kalkulasi politik langkahnya semakin berat bertarung di Pilkada mendatang," ujarnya, Kamis (24/8).
Menurut dia, cukup banyak implikasi dan konsekuensi negatif yang harus ditanggung Khofifah, khususnya terkait elektabilitasnya dalam Pilkada Jatim 2018 jika maju tanpa restu, terlebih pengaruh maupun citra Jokowi sedang bagus-bagusnya di mata masyarakat.
Faktor restu Jokowi, kata dia, tidak bisa dianggap remeh karena untuk Pilkada Jatim ini PDIP akan berjuang mati-matian meraih kemenangan demi mengembalikan kehormatan partai, apalagi Jatim bagi partai tersebut menjadi salah satu benteng pertahanan marwah partai.
Peneliti Surabaya Survei Center itu juga menilai Khofifah berada dalam posisi sulit sekarang karena berdasarkan sinyal yang mengemuka, sudah jelas ditunjukkan oleh Presiden bahwa Khofifah masih dibutuhkan dalam kabinet.
"Ini harus dibaca cermat, apalagi kontes Pilkada Jatim tidak sekadar soal menang jabatan Gubernur, tapi menyangkut kehormatan PDIP sehingga paling berat pengaruhnya jika tidak direstui Presiden," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam perspektif politik Jawa, Khofifah juga terlihat melawan Presiden dan menyolidkan dukungan kaum nasionalis serta PDIP.
"Belum lagi jika isu pembangkangan itu dimainkan terkait dengan apa yang baru saja terjadi di NU. Posisi itu bisa dimainkan para haters bahwa Khofifah melawan Presiden dan juga titah kiai. Rasanya Khofifah benar-benar berada dalam situasi sulit dan butuh bermain lebih cantik," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika