REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) melakukan seminar di Kota Tasikmalaya pada rabu, (23/8) tentang kemudahan akses keuangan bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Bekraf juga menjabarkan berbagai penghambat bisnis UKM.
Deputi Akses Permodalan Fadjar Hutomo menjelaskan pelaku usaha patut mempunyai manajemen keuangan usaha sekaligus pembuatan pembukuan. Nantinya pembukuan ini bisa menjadi rekam jejak keuangan bagi pelaku UKM. Dengan rekam jejak keuangan yang jelas maka perbankan bisa lebih mudah memberikan modal.
"Berangkat dari konsep akses permodalan menghubungkan dua orang yang punya duit dan butuh duit. Persoalan di bank bukan tidak mau tapi harus melihat UKM yang visible. Jadi perlu ada sesuatu yang ditingkatkan di UKM, kami berikan lewat bantuan teknis, ada bantuan teknis lain seperti pemasaran, pengemasan," katanya pada wartawan.
Ia menilai kendala kemajuan UKM juga dilatarbelakangi masalah pemasaran, permodalan dan pengemasan. Khusus dalam pengemasan, menurutnya produk UKM kurang menarik sehingga sulit dilirik pangsa pasar. Berbeda dengan UKM di negara lain yang sudah memperdulikan aspek bidang pengemasan guna meningkatkan penjualan.
"Biasanya UKM produk bagus tapi kemasan enggak menarik, misal rengginang di semua daerah ada tapi kemasannya standar. Kalau dilihat ke negara lain misal snack Jepang mirip rengginang tapi kemasan bagus, itu yang perlu didorong," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah yang ikut hadir sebagai pembicara menilai perlunya sinkronisasi antara aturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi kemajuan bisnis UKM. Sebab ia khawatir aturan di tingkat pusat berbeda dengan daerah hingga akhirnya justru menyulitkan pelaku UKM.
"Perlu sinkronisasi antara kebijakan pusat hingga ke daerah. Asal muasal ekonomi kreatif ini dari budaya jadi saya libatkan Kemendikbud diinkubator oleh Bekraf dan dimanfaatkan oleh pariwisata biar langgeng," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
