REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fahri Hamzah yang juga Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan mengakui pembatalan wacana pembangunan apartemen khusus untuk anggota dewan. Fahri juga membenarkan salah satu alasan yang mendasari pembatalan wacana tersebut karena banyaknya protes terhadap wacana tersebut.
"Soal apartemen, karena Pak Novanto bilang begitu karena Pak Novanto nggak mau ribut," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).
Dalam kesempatan itu, Fahri juga mempersoalkan banjir kritikan yang kerap diterima DPR, termasuk soal wacana penataan kawasan. Padahal kata Fahri, hal tersebut baru sebatas rencana.
"Masalahnya kita baru ngomong ini kawasan harus ditata begini, begini. Ini udah jadi ribut sedunia padahal belum ada rencananya. Orang kalau DPR berwacana saja negatif, masak kita mau berwacana mengintegrasikan kawasan parlemen saja kita ribut sedunia," kata Fahri.
Hal ini berbeda jika ada lembaga maupun institusi lain selain DPR yang merencanakan hal tertentu. "Pemerintah mau mindahin ibu kota ya kita biasa-biasa aja, santai aja. Masa bangun satu gedung aja kita ribut," ujar Fahri.
Karenanya Fahri pun enggan menjawab saat ditanyai memungkinkan pembangunan gedung baru DPR dilanjut. Sebab, DPR baru memutuskan membatalkan rencana pembangunan apartemen, bukan pada gedung baru.
"Saya nggak tahu, kalau itu tanya Sekjen. Kita ini bukan kuasa pengguna anggaran, kita ini hanya memberikan ide. Sudah lah itu, ambil lah sebagai domain eksekutif, tolonglah eksekutif ambil alih isu ini. Jangan lah kita dianggap ada proyek, proyek itu semua eksekutif."
Hari ini, Ketua DPR Setya Novanto memastikan tidak akan ada rencana pembangunan apartemen khusus untuk anggota dewan. "Kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final, kita putuskan bersama, yang itu lebih kita pikirkan adalah yang penting buat kepentingan yg lebih jauh adalah untuk kepentingan rakyat," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).
Novanto mengungkap DPR juga menilai perumahan DPR di Kalibata maupun di Ulu Jami, Jakarta Selatan masih layak untuk ditempati para anggota DPR. "Tempatnya masih terjangkau di dalam melakukan rapat-rapat yang diperlukan saat ini. Jadi saya rasa itu kita batalkan, enggak perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," kata Novanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
