REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan tidak jadi membangun apartemen khusus untuk anggota dewan. Hal ini setelah rencana pembangunan apartemen mendapat kritikan dan penolakan keras dari sejumlah pihak.

"Kita sudah putuskan tidak perlu kita harus membangun atau menyewa apartemen dan itu sudah final, kita putuskan bersama, yang itu lebih kita pikirkan adalah yang penting buat kepentingan yang lebih jauh adalah untuk kepentingan rakyat," ujar Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8).

Novanto mengungkap, DPR juga menilai perumahan DPR di Kalibata maupun di Ulu Jami, Jakarta Selatan masih layak untuk ditempati para anggota DPR. "Tempatnya masih terjangkau di dalam melakukan rapat-rapat yang diperlukan saat ini. Jadi saya rasa itu kita batalkan, enggak perlu ada pembangunan-pembangunan apartemen," kata Novanto.

Baca juga, Soal Wacana Apartemen, JK: Rumah Dinas DPR Baru Direnovasi.

Menurut Novanto, pihaknya juga telah berbicara dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sekaligus Ketua Tim Pengkajian Rencana Revitalisasi Kompleks Senayan itu soal berbagai pertimbangan pembatalan pembangunan apartemen tersebut. Di antaranya protes dan kritikan dari sejumlah pihak.

Lagipula Novanto mengatakan, pertimbangan lainnya yakni proses pengembalian perumahan DPR baik di Ulu Jami maupun Kalibata prosesnya sangat panjang, jika dilakukan. "Itu harus melalui proses nanti disampaikan dulu di Setneg, belum lagi proses-proses yang lain yang sangat panjang, dan ini tentu itu sudah layak bagi anggota DPR. Ya Pak Fahri tentu orang yang sangat bijaksana dan logis," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika