Senin 21 Aug 2017 15:54 WIB

Sopir Bus Keluhkan Ganjil-Genap Kurangi Pendapatan

Rep: Taufiq Alamsyah/ Red: Israr Itah
Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek.
Foto: Antara/Risky Andrianto
Sejumlah kendaraan melintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Kebijakan nomor polisi ganjil-genap di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek mendapatkan perlawanan dari sopir bus antarkota antarprovinsi. Pasalnya, kebijakan tersebut mengancam operasional bus, yang berujung berkurangnya pendapatan.

"Kalau kebijakan jadi diterapkan tidak tahu alternatif lewat mana," ujar Heri (47), sopir bus Mayasari Bakti jurusan Kampung Rambutan-Cikarang kepada Republika.co.id di Jakarta pada Senin (21/8).

Ia mengeluhkan pembangunan infrastruktur di sepanjang ruas tol Jakarta-Cikampek saat ini sudah merugikan dirinya. Dari pintu masuk tol di Cawang sampai ke Cibitung, biasanya Heri membutuhkan waktu 1 jam. Sejak ada pembangunan proyek infrastruktur bisa memakan waktu 3 jam.

Lonjakan waktu perjalanan yang begitu drastis membuat para penumpang beralih ke angkutan dalam jaringan (daring). Sehingga pendapatan sopir bus berkurang drastis. "Penumpang jadi tidak mau, pendapatan jadi berkurang 60 persen. Banyak yang pindah ke Grab, rombongan," keluh Heri.

Biasanya, setiap Ahad, Heri bisa melakukan tiga kali perjalanan dalam sehari. Namun setelah ada pembangunan proyek, ia hanya sanggup melakukan satu kali perjalanan.

"Biasanya cuma 2 jam (dari Kampung Rambutan ke Cikarang). Sekarang dari Kampung Rambutan jam 1 siang, sampe Cikarang jam 6 sore," ucap Heri.

Heri juga mengungkapkan jika pembangunan berjalan sampai setahun, perusahaan bus yang menaunginya bisa bangkrut. "Enggak terjangkau setoran gimana? Kalau lewat jalan biasa bisa lebih parah lagi," imbuhnya.

Dahri (46 tahun), sopir bus Jakarta-Karawang juga menyatakan pendapat serupa. Meskipun belum mengetahui kebijakan tersebut, ia tidak setuju. Menurutnya kebijakan tersebut akan menyulitkan sopir.

"Bakal tambah parah kalau ada kebijakan itu. Penumpang berkurang drastis. Bisa berkurang lebih dari 50 persen," kata Dahri.

Ia juga mengatakan bahwa perusahaan yang menaunginya tidak akan setuju dengan kebijakan tersebut. Karena operasional bus akan sangat terganggu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement