REPUBLIKA.CO.ID, Pemkab Purwakarta kembali membuat terobosan untuk pembangunan wilayahnya. Teranyar, pemkab ingin memberikan modal investasi untuk seluruh desa pada 2018. Tak tanggung-tanggung, modal tersebut mencapai Rp 2 miliar per desanya. Modal investasi ini, bertujuan untuk memandirikan desa. Sehingga, pemerintahan di wilayah itu mampu membangun desa, tanpa harus menunggu bantuan dari pusat, provinsi ataupun kabupaten.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, modal untuk investasi desa ini, berawal dari rasa prihatin mengenai pembangunan desa yang tak merata. Jadi, untuk membangun saja, desa harus menunggu bantuan dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Bila tak ada bantuan, maka desa tersebut tak bisa membangun.
"Selama ini, desa selalu jadi objek," ujar Dedi, kepada Republika.co.id, Jumat (18/8).
Ke depan, Purwakarta punya 'mimpi' supaya desa bisa menjadi subjek pembangun. Tak lagi jadi objek. Salah satunya apa. Dengan memberikan stimulus atau modal untuk berinvestasi. Modalnya, minimal Rp 2 miliar per desa. Modal tersebut, bisa diinvestasikan perbankan atau membeli obligasi.
Dengan begitu, setiap bulannya desa memiliki profit (hasil) dari investasi tersebut. Profit tersebut, bisa dimanfaatkan untuk kemandirian desa. Seperti, membangun infrastruktur maupun biaya operasional aparatnya.
Saat ini, yang dilakukan pemkab untuk mewujudkan mimpi itu, dengan menganalisa anggaran yang tersedia. Kemudian, menyiapkan perangkat regulasinya. Karenanya, pada rumusan APBD murni 2018 nanti, pihaknya akan berupaya memasukan program ini. Supaya, bisa dibahas bersama-sama dengan para anggota dewan juga. "Saya pikir, modal untuk desa ini pasti bisa direalisasikan," ujarnya.
Alasannya, di akhir masa jabatannya ini, Dedi menilai, beban anggaran untuk pelayanan publik sudah menurun. Sebab, infrastruktur 90 persen sudah bagus. Pelayanan kesehatan dan pendidikan juga berjalan dengan baik. Sehingga, anggaran yang tadinya untuk infrastruktur, bisa dialihkan menjadi modal untuk dana investasi desa.
Akan tetapi, yang jadi masalah justru dari sisi perbankannnya. Pihaknya ingin, desa berinvestasi di perbankan yang benar-benar sudah teruji dan berkualitas. Sampai saat ini, masih jarang unit-unit perbankan hadir di setiap desa. Yang ada juga, baru di unit kecamatan.
Meski demikian, pihaknya akan berkerjasama dengan perbankan, apakah 'mimpinya' ini bisa terwujud atau tidak. Sebab, dari sisi anggaran, pihaknya optimistis pada 2018 bisa terealisasikan. Justru, yang harus dibahas bersama lintas sekotral ini, mengenai kesiapan perbankannya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Buhori Muslim, sangat mengapresiasi dengan wacana desa akan diberi modal untuk berinvestasi ini. Pasalnya, selama ini desa selalu ketergantungan akan anggaran dari pusat, provinsi maupun kabupaten untuk membangun wilayah. Seperti Mekargalih, anggaran bantuan dari pusat dan provinsinya mencapai Rp 940 juta per tahun. "Kalau kita punya profit sendiri, maka kita tak akan tergantung lagi dengan bantuan," ujarnya.
Ahmad, Kades Cipinang, Kecamatan Cibatu, mengaku, sangat mendukung supaya program ini segera teralisasi. Mengingat, sampai sekarang desa tak memiliki investasi yang berorientasi pada profit. Sehingga, bila tak ada bantuan dari pusat, provinsi maupun kabupaten, desa tak bisa menata wilayahnya.
"Kalau tak ada bantuan, kita tak bisa membangun jalan, saluran irigasi, bahkan operasional aparat juga tak bisa dibayarkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika