REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Jazuli Juwaini memberikan pandangannya terkait penerapan Pancasila di Indonesia. Masih ada sila yang pada kenyataannya belum diamalkan atau masih "jauh panggang daripada api".
"Bagaimanapun harus kita akui dengan jujur, aktualisasi nilai-nilai Pancasila masih 'jauh panggang daripada api'. Pancasila yang merupakan identitas, keperibadian, dan karakter bangsa belum sepenuhnya dijiwai oleh Bangsa Indonesia," kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya Republika.co.id, Jumat (18/8).
Ia menjelaskan soal sila pertama pada Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dia, Indonesia adalah bangsa yang religius. Apapun agamanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius.
Indonesia juga bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Tetapi, pada kenyataannya saat ini banyak terjadi dekadensi moral. Jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat tajam, pengakses pornografi naik fantastis, pergaulan bebas menjadi tren, seiring itu kasus pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kejahatan juga melambung tinggi.
"Budaya liberal kebablasan, budaya hedonis dan individualis, serta lunturnya nilai-nilai luhur tata krama, kesantunan, kesopanan, saling menghormati, tolong menolong, dan lain sebagainya," kata dia.
Ia juga mengatakan, sila ketiga jelas memuat pesan persatuan. Walaupun Indonesia memiliki keragaman, dalam setiap keragaman itu terdapat tenunan dan jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. "Kita boleh berbeda. Ada elemen-elemen lokal. Tetapi, selalu ada benang merah yang menyatukan kita. Seperti itulah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika," jelas dia.
Namun, pada kenyataannya bangsa Indonesia saat ini menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan di tengah maraknya sikap merasa paling benar sendiri. Itu berkelindan dengan kecenderungan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. "Bangsa kita mudah disulut amarah. Mudah diadu domba di antara elemen bangsa," kata Jazuli.
Sejalan dengan sila keempat, kata dia, bansa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia. Pada kenyataanya, demokrasi di Indonesia belum secara konsisten mengamalkan nilai-nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan.
Menurut dia, praktik politik kerap dikendalikan oleh nafsu kepentingan pribadi dan atau golongan, saling adekuat, berpikir pendek dan sesaat, serta praktik pencari rente. "Elite politik belum dapat menunjukkan teladan etik dan negarawan. Demokrasi kita juga dinilai terlampau liberal," kata dia.
Jazuli menuturkan, Bangsa Indonesia dipersatukan dengan cita-cita dan impian untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneia. Di manapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, atau yang lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil makmur, tentram raharja.
Dalam kenyataannya, bangsa ini belum dapat menerjemahkan praksis amanat sila kelima itu. Termasuk kesalahan dalam menjabarkan praksis Pasal 33 Konstitusi Negara. Pasal tersebut menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
"Disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin yang masih tajam, kesejahteraan belum merata dan berkeadilan, ekonomi lesu, daya beli menurun, rakyat susah," kata dia.
Dalam kondisi kebangsaan yang demikian, perbedaan pendapat dalam menilai dan memberikan solusi masalah kebangsaan menjadi sangat beragam. Perbedaan itu juga sangat mungkin bersifat kritis. Atas keragaman perbedaan pendapat itu, tentu tidak bijak bagi kita apabila bersikap agresif dan represif dengan maksud memaksakan pendapat kita yang paling benar.
"Sebaliknya sikap yang paling tepat adalah mencari titik temu atau konsensus yang berorientasi pada solusi bersama atas permasalahan bangsa," kata Jazuli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
