REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mencatat beberapa hal terkait pidato Presiden Joko Widodo tentang nota keuangan dan RAPBN 2018. Ia meminta agar seluruh anggota DPD RI dapat ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana-dana tersebut ke daerah.

Pada tahun 2018, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan laju inflasi 3,5 persen. Nono mengatakan penetapan target pertumbuhan ekonomi tersebut diiringi dengan peningkatan efektivitas dan penguatan program-program sosial, subsidi energi, subsidi pangan, serta pelayanan publik oleh pemerintah.

Pada 2018 pemerintah juga menargetkan anggaran dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 761,1 triliun.

"Pada pelaksanaannya, kami meminta agar seluruh anggota dapat ikut melakukan pengawasan program terkait penyaluran dana-dana tersebut," kata Nono dalam Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8).

Nono menambahkan, pada 2018 pemerintah juga berencana mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Ia meminta seluruh anggota DPD untuk mengawasi agar program-program teknis itu dapat terlaksana sesuai target.

"DPD RI berharap pemberian dana tersebut dapat disalurkan dan digunakan pada program-program vital yang mampu membantu pembangunan daerah," kata Nono Sampono.

Lebih lanjut, RAPBN 2018 dan nota keuangan telah diserahkan kepada pimpinan komite IV DPD RI untuk dipelajari sebagai dasar pertimbangan DPD dalam memberikan masukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika