REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan semua pihak di jajaran petinggi negara mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah. Dalam pidato kenegaraan dalam rapat paripurna MPR-RI, Jokowi menyinggung belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan yakni pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air.
"Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya kita bisa wujudkan. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," kata Jokowi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).
Jokowi mengajak semua pihak agar memberikan kinerjanya semaksimal mungkin bagi rakyat. Dengan demikian, rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan wilayah terisolir merasakan kehadiran negara.
Rakyat di wilayah-wilaya tersbeut merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebab, dia menambahkan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Jokowi menginginkan rakyat di Aceh bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.
Begitupula dengan masyarakat Papua harus bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena wilayah perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Pemerintah akan berupaya agar rakyat di Papua yang berada di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.
Jokowi juga menyebutkan masyarakat yang ada di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. “Kami ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik. Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat," ujar Jokowi.
Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,18 pada 2016, Jokowi mengingatkan agar hal ini tidak membuat semua pihak cepat berpuas diri. Dia menekankan tetap harus ada upaya untuk menekan ketimpangan pendapatan. “Saat ini Indeks Rasio Gini bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017,” kata dia.
Jokowi yakin dengan pemerataan pembangunan dan ekonomi yang berkeadilan, rakyat Indonesia akan semakin bersatu. Pembangunan yang berkeadilan juga akan membuat rakyat semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.
Pemerataan pembangunan membuat warga negara Indonesia yang tinggal di manapun merasa. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga, karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia.
Semuanya setara mendapatkan manfaat dari pembangunan, semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika