REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan belum tuntasnya pelayanan KTP-el kepada masyarakat salah satunya disebabkan proses hukum kasus korupsi KTP-el yang masih terus berlangsung. Tjahjo menyebutkan masih ada sekitar 5,69 persen masyarakat Indonesia yang belum melakukan rekam data KTP-el.
Menurut Tjahjo, Kemendagri banyak menerima keluhan atas pelayanan pembuatan KTP-el, akta kelahiran dan surat keterangan kematian. Masyarakat mengeluhkan pelayanan ketiga hal itu yang seolah dipersulit.
"Sebetulnya bukan dipersulit, tetapi dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, urusan KTP-el di Kemendagri itu antara aada dan tiada. Sebab. staf dan pejabat kami, sebanyak 68 orang setiap hari dipanggil KPK. Ada yang satu jam, ada yang sembilan jam," jelas Tjahjo dalam diskusi UU Pemilu di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).
Akhirnya, lanjut Tjahjo, ada Direktur Jenderal yang menyampaikan kepadanya bahwa dia tidak berani melakukan persetujuan pengadaan KTP-el. "Karena itu, jika blanko KTP-el habis dan sebagainya harus dimaklumi," ungkapnya.
Setelah tender pengadaan KTP-el kembali dibuka dan diperoleh perusahaan pemenang tender, proses pencetakan KTP-el sudah kembali terlaksana sebanyak tujuh juta keping. Seluruh KTP-el yang dicetak ini sudah didistribusikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, jelas Tjahjo, persentase perekaman data KTP-el sudah mencapai 94,31 persen. Persentase masyarakat yang belum melakukan rekam data KTP-el sebanyak 5,69 persen.
"Masih ada sekitar satu juta warga yang memiliki KTP-el ganda. Mohon kepada warga yang punya KTP ganda untuk memilih salah satu (data KTP-el)," tegas Tjahjo.
Dia menambahkan, proses rekam data KTP-el dapat selesai hingga akhir tahun ini. Penuntasan rekam data KTP-el sangat penting mengingat kebutuhan pada Pilkada Serentak 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah.
"Pilkada tahun depan diikuti sekitar 63 persen pemilih secara nasional. Pilkada ini penting sebab sudah berbau Pemilu 2019," tambah Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika