REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Manajemen Gojek Indonesia memastikan untuk tetap meneruskan operasional seperti biasa di Kota Bukittinggi, setelah adanya aksi mogok massal oleh angkutan umum pada Kamis (10/8). VP Operations Gojek Indonesia Arno Tse mengatakan akan mencoba merangkul penggerak angkutan lokal untuk bisa bekerja sama.
"Jadi intinya, kami akan jalani terus meski ada penolakan. Dan kami akan terus gandeng mereka, siapapun yang mau berpartner dengan kami," ujar Arno di kantor Gojek Padang, Kamis (10/8).
Ia menilai, penolakan dari para pelaku transportasi lokal sebetulnya terjadi karena belum adanya pemahaman yang sama soal peningkatan pelayanan transportasi. Gojek, lanjutnya, hadir di Padang dan Bukittinggi untuk memberdayakan sektor informal melalui layanan yang ada seperti Go-Food dan Go-Mart.
"Penolakan ada karena masyarakat sebetulnya pelum paham. Kami datang untuk memberdayakan masyarakat dan sektor informal. Kalau mereka sudah tahu dan paham, sebetulnya kami buka lebar kesempatan untuk join," katanya.
Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Universitas Indonesia, dirangkum bahwa 77 persen pengemudi Gojek dan 85 persen pengemudi Gocar menerima pemasukan di atas rata-rata upah minimum nasional. Rata-rata upah minimum nasional sendiri saat ini tercatat di angka Rp 1,99 juta.
Diberitakan sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dari pengusaha angkutan, pengemudi angkutan kota (angkot), dan perwakilan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bukittinggi mendatangi Kantor DPRD Bukittinggi pada Kamis (10/8) ini. Langkah ini dibarengi dengan aksi mogok oleh ratusan angkot di Bukittinggi.
Ketua Organda Bukittinggi Syafrizal A menjelaskan, aksi mogok oleh angkot merupakan simbol perlawanan terhadap beroperasinya layanan ojek daring (online) di Bukittinggi sejak dua pekan lalu. Organda, lanjutnya, akan memfasilitasi perakilan pengusaha angkutan umum dan para pengemudi untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Bukittinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika