REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, menyeleksi tukang ojek konvensional untuk dijadikan tukang ojek pariwisata (TOP). Sampai saat ini, ada 50 pendaftar yang berminat jadi TOP.
"Karena yang mendaftar membludak, maka instansi ini menyeleksi mereka. Karena kebutuhan sementara hanya 30 TOP," kata Kabid Pariwisata Disporaparbud Kabupaten Purwakarta, Heri Anwar, Senin (7/8).
Dia mengatakan, sejak dibuka pendaftaran dua pekan lalu, peminat jadi TOP cukup tinggi. Sebab, yang mendaftar sampai 50 orang. Karena itu, pada awal pekan ini pihaknya mulai menyeleksi mereka.
"Seluruh pendaftar hari ini kita kumpulkan di kantor untuk diseleksi," ujarnya kepada Republika.co.id.
Pada tahap pertama ini, mereka akan diseleksi berdasarkan administrasi. Seperti, data pribadi calon TOP sampai kelengkapan surat-surat sepeda motornya. Sebab, hal ini sangat penting. Mereka juga harus tertib administrasi. Lalu, jangan sampai sepeda motornya itu 'bodong' alias tak ada identitasnya.
Menurut Heri, setelah terseleksi sampai 30 orang, maka tukang ojek ini akan mengikuti pelatihan kepariwisataan. Mereka akan ikut pelatihan selama sepekan. Selama itu pula, mereka harus menguasai segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kepariwisataan Purwakarta.
Seperti, mengenal medan jalan menuju objek-objek wisata. Lalu, mengenal tempat-tempat kuliner dan penginapan di lokasi terdekat. Karena, wawasan itu menjadi dasar mereka bisa jadi TOP.
Setelah jadi TOP, lanjut Heri, mereka akan disebar di dua titik. Yakni, sekitaran Stasiun Purwakarta serta pemkab. Dengan begitu, bila ada pelancong yang datang ke wilayah ini mereka bisa lebih mudah terjangkau.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengakui, saat ini, Purwakarta sangat membutuhkan layanan jasa transportasi roda dua berbasis pariwisata. Pasalnya, saat ini, banyak wisatawan yang mendatangi objek-objek wisata unggulan di wilayah ini. Namun, akses transportasi umum ke objek wisata tersebut masih minim.
"Makanya, kita sediakan TOP dengan layanan daring. Untuk tarifnya juga nanti ditentukan oleh pemkab. Jangan sampai tarif membebani pelancong," ujar Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika