REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar mengantisipasi dampak kekeringan pada 2017 di wilayah ini.

"Sebenarnya pemprov dengan kami telah mengadakan rakor soal antisipasi kekeringan ini tapi kami berharap dan minta pemprov mengantisipasi dampak kekeringan," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Haris Yuliana, Ahad (6/8).

Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Barat yang telah melakukan rakor untuk mengantisipasi dampak kekeringan dengan DPRD Jawa Barat. "Ini artinya kekeringan sudah terprediksi oleh pemprov," kata dia.

Diharapkan, kata Haris, akan ada hasil berupa antisipasi dampak kekeringan dari hasil rakor tersebut. "Kekeringan ini tidak bisa dihindari jadi harus ada antisipasi seperti pompanisasi atau pembagian air bersih kepada warga," kata dia.

Menurut dia, sejumlah dinas terkait di lingkup Pemprov Jawa Barat bisa segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi kekeringan. "Kita tahu masih ada kabupaten/kota di Jawa Barat yang belum memiliki BPBD, jadi kami harapkan BPBD Provinsi Jawa Barat bisa memback-up hal tersebut," kata dia.

Selain itu, lanjut Haris, harus ada koordinasi lintas sektor terkait antisipasi dampak kekeringan di Jawa Barat. "Urusan kekeringan ini bukan hanya terkait dengan BPBD tapi dinas lainnya juga," kata dia.

Ia mencontohkan ketika musim kemarau melanda Dinas Pertanian harus melakukan sosialiasi ke masyarakat di wilayah utara Jawa Barat tentang tananam apa saja yang kuat ditanam saat musim kemarau.

"Kita tahu di Pantura Jabar itu terkait produksi hasil bumi seperti padi dan lain-lain kalau musim kemarau tiba, sedangkan di perkotaan lebih kepada akses pada air bersih," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika