REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyayangkan, pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat, yang menebar permusuhan kepada partai politik lain. Ia menyarankan Victor untuk meminta maaf, sebelum kasus tersebut menjadi persoalan hukum dan merebak.
"Sikap Victor , sangatlah tidak etis dengan mendiskredit seperti itu, dan dapat memicu potensi konflik horisontal di masyarakat. Sementara, salah satu fungsi partai politik adalah memindahkan potensi konflik horisontal di masyarakat ke wilayah 'konflik parlementarian'," ujar Viva dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8) pagi.
Dalam politik, perbedaan pandangan politik antar partai politik sudah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi. Konflik seharusnya, dapat terkanalisasi di lembaga politik, yaitu DPR. Lalu proses politik akan menentukan bagaimana keputusan politik akan ditetapkan.
Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap Perppu No.2 tahun 2017, telah disempitkan dengan pemikirannya sendiri yang destruktif dan anarkis. Dan itu membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, serta dapat merusak tradisi demokrasi.
Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendiskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi keperbedaan agama di tengah masyarakat.
Victor yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPR RI itu, tidak meneladani Presiden Soekarno. Meskipun Soekarno berbeda pandangan politiknya dengan Hatta, tetapi Soekarno adalah pembela utama Hatta, jika Hatta didiskreditkan oleh siapapun.
Berbeda kepentingan dan pandangan politik tidak menghilangkan rasa persaudaraan. Para founding father's telah meletakkan tradisi demokrasi yang baik dan bermartabat. Dan seharusnya bisa diteladani oleh semua pejabat pemerintahan.
Viva mengatakan, sikap Victor akan memicu kebencian antarumat beragama karena pemikiran dan pemahamannya yang salah dan tendensius, terutama terhadap PAN. "PAN yang lahir dari rahim reformasi menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan," tutur dia.
PAN yang berasaskan Pancasila bertujuan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam wadah NKRI. Jadi, PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai Negara Khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor.
"Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final. Tidak boleh diubah lagi," tandas Viva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
