REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar 'Bulan Tertib Trotoar' selama Agustus 2017. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno berharap pencanangan ini dimaksimalkan untuk memberikan sepenuhnya hak bagi pejalan kaki terhadap pedestrian.
Menurutnya, pejalan kaki berhak sepenuhnya atas pedestrian yang ada. Apapun yang ada di trotoar harus dibersihkan untuk mengembalikan fungsinya sebagai tempat bagi pejalan kaki. "Trotoar harus diberikan kembali ke pejalan kaki," kata dia di Jakarta, Rabu (2/8).
Sandi mengatakan, banyaknya trotoar di DKI yang digunakan oleh pedagang untuk berjualan juga perlu ditertibkan. Tetapi, penertiban tak semata untuk mengusir para pedagang kecil itu mencari nafkah. Persoalan ini menjadi masalah klasik di Ibu Kota.
Menurutnya, para pedagang yang berjualan di trotoar dikarenakan tak punya lahan menggelar lapak dagangannya. Di sinilah, kata dia, Pemprov DKI perlu memberikan fasilitas kepada usaha mikro dan kecil untuk menjemput rejeki. Pemprov dianggap punya kewajiban untuk menyediakan lahan usaha.
"Harus ada suatu kebijakan, sebuah pendekatan baru, lembaran baru, di mana UMKM itu tidak hanya ditertibkan tapi diberikan lokasi yang layak buat mereka mendapatkan akses kepada lahan usaha," kata dia.
Upaya Pemprov DKI Jakarta mengembalikan trotoar pada fungsinya dinilai belum maksimal. Upaya yang dinamakan bulan tertib trotoar baru sebatas penindakan belum sampai pada bagaimana semua trotoar steril dari parkir dan pedagang kaki lima (PKL).
Meski pemerintah sedang gencar melakukan penindakan, masih banyak trotoar belum steril dari pedagang kaki lima dan parkir liar. Hal itu terlihat setelah Republika.co.id menelusuri jalan di beberapa titik di wilayah administrasi Jakarta Barat.
"Di sini (Jalan Palmerah) sekarang mana jalan mana trotoar sudah enggak ada bedanya, karena trotoarnya sudah enggak berbentuk," kata Dias seorang mahasiswi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
