REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan pesan instan, Telegram, sepakat untuk memerangi propaganda terorisme. Telegram dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun telah membahas soal rencana tersebut.
"Kami mendiskusikan untuk memblokir propaganda terorisme yang tersedia untuk publik di Telegram. Kami berkomitmen untuk itu secara secara global, khususnya di Indonesia," kata CEO Telegram, Pavel Durov, di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta, Selasa (1/8).
Mereka mendiskusikan banyak hal dengan Kemkominfo sehingga membuat Telegram lebih efisien. Durov memahami keingian Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan percakapan yang aman bagi kepentingan bangsa. Khususnya terkait penggunaan saluran publik Telegram yang selama ini berpotensi menjadi wadah untuk melakukan propaganda terorisme.
"Saya dapat mengatakan, kami sebagai tim atau organisasi siap mengurangi dan segera mematikan penyebaran propaganda terorisme atau ISIS," ujar Durov. Dia pun menyatakan kesanggupan Telegram menghilangkan konten terorisme dan radikalisme dalam beberapa jam setelah terpublikasi di pesan instan adal Rusia itu.